Tugas Pokok dan Fungsi
Secara operasional, peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep Tri Fungsi Imigrasi yaitu fungsi pelayanan masyarakat, fungsi penegakan hukum, dan fungsi keamanan
Tri Fungsi Imigrasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor 29 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, tugas pokok dan fungsi keimigrasian dirangkum dalam istilah Tri Fungsi Imigrasi. Ketiga fungsi ini merepresentasikan lingkup kerja utama keimigrasian, yang meliputi pengaturan, pengawasan, dan pemeriksaan. Berikut penjelasannya:
1. Pengaturan Lalu Lintas Orang
Fungsi ini meliputi pengelolaan dan pengaturan lalu lintas orang keluar-masuk wilayah negara Republik Indonesia, baik orang asing maupun warga negara Indonesia.
Ruang Lingkup:
-
- Pengeluaran dokumen perjalanan, seperti paspor bagi warga negara Indonesia, visa bagi orang asing, atau dokumen keimigrasian lainnya.
- Penyusunan kebijakan dalam membatasi, memudahkan, atau mengatur mekanisme kedatangan dan keberangkatan manusia melalui batas teritorial Indonesia.
- Penyesuaian kebijakan dengan standar internasional demi menjamin kelancaran perjalanan lintas negara serta mendukung mobilitas global.
2. Pengawasan Orang Asing
Fungsi ini bertujuan untuk menciptakan keamanan sekaligus melindungi kedaulatan nasional dengan mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing di wilayah Republik Indonesia.
Ruang Lingkup:
- Pendaftaran dan pemantauan keberadaan tenaga asing atau pemegang izin tinggal di Indonesia.
- Penindakan terhadap pelanggaran aturan, seperti overstay (izin tinggal melebihi waktu yang diizinkan), tindakan ilegal, atau aktivitas yang membahayakan keamanan negara.
- Pengawasan dalam lingkup daratan, lautan, serta wilayah udara, yang meliputi daerah perbatasan, pelabuhan laut, bandar udara, atau stasiun darat tertentu.
3. Pemeriksaan Dokumen Perjalanan
Pemeriksaan dokumen perjalanan adalah tugas yang bertujuan untuk memastikan semua individu yang keluar dan masuk wilayah negara sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Ruang Lingkup:
- Validasi dan pemeriksaan dokumen, seperti paspor, visa, atau izin tinggal.
- Memastikan ketaatan terhadap peraturan negara yang ditinggalkan, dikunjungi, serta negara transit (negara yang dilalui).
- Dilakukan di gerbang perbatasan negara, seperti bandara, pelabuhan laut, atau pos lintas batas negara (PLBN), dengan kerja sama bersama pihak terkait, seperti Bea Cukai (Customs), Karantina (Quarantine), dan otoritas keamanan, yaitu kepolisian dan militer.
Keimigrasian dalam Lingkup Yurisdiksi Wilayah Indonesia
Dalam konteks penegakan kedaulatan dan yurisdiksi hukum di wilayah darat, laut, dan udara Indonesia yang diakui secara internasional:
- Dampak Negatif Orang Asing:
Pengawasan dilakukan untuk meminimalkan risiko negatif, seperti pelanggaran hukum, ancaman keamanan, penyalahgunaan izin tinggal, atau hal lain yang dapat merugikan negara. - Dampak Positif Orang Asing:
Keimigrasian secara bersinergi mengelola keberadaan tenaga kerja asing atau profesional tertentu yang dapat memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian dan pembangunan nasional.
Fungsi keimigrasian ini mencakup cakupan wilayah yang luas, termasuk semua batas teritorial Indonesia, baik perbatasan darat, perairan laut, maupun udara.
Clearance Perlintasan Manusia di Gerbang Masuk dan Keluar
Keimigrasian menjalankan fungsi koordinasi dan sinergi di berbagai gerbang perlintasan internasional yang menjadi titik masuk/keluar Indonesia.
- Dilakukan mekanisme clearance untuk perlintasan manusia, yang mencakup:
- Verifikasi identitas dan dokumen perjalanan.
- Pemantauan keabsahan dokumen visa atau izin tinggal.
- Kerja sama dengan berbagai instansi pendukung:
- Bea Cukai (Customs): Mengelola dan memeriksa barang bawaan.
- Karantina (Quarantine): Mengatur masuk/keluar barang maupun individu terkait kesehatan dan lingkungan.
- Kepolisian dan Militer: Menjaga keamanan di wilayah lintasan tantangan yang berisiko tinggi, seperti perbatasan atau jalur terlarang.
Tri Fungsi Keimigrasian — Pengaturan, Pengawasan, dan Pemeriksaan — menjadi dasar operasional Direktorat Jenderal Imigrasi dalam mendukung perlindungan kedaulatan negara, mempermudah mobilitas manusia, sekaligus mendorong pembangunan ekonomi melalui pengelolaan keimigrasian yang profesional. Dengan melekatnya fungsi ini ke berbagai sektor (darat, laut, udara) dan kerja sama dengan lembaga terkait, imigrasi bertanggung jawab menjaga keseimbangan antara aspek keamanan dan kemudahan perjalanan manusia.
Kedudukan, Tugas dan Fungsi
Pasal 547
- Direktorat Jenderal Imigrasi berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- Direktorat Jenderal Imigrasi dipimpin oleh Direktur Jenderal.
Pasal 548
Direktorat Jenderal Imigrasi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 549
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 548, Direktorat Jenderal Imigrasi menyelenggarakan fungsi:
- Perumusan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- Pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penegakan hukum dan keamanan keimigrasian, pelayanan dan fasilitas keimigrasian, perlintasan negara dan kerja sama luar negeri keimigrasian, dan teknologi informasi keimigrasian;
- Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Imigrasi; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.