Imigrasi Karawang
  • Beranda
  • Profil
      • Sejarah Imigrasi Indonesia Perjalanan panjang sejarah Keimigrasian di Indonesia

          • Sejarah Imigrasi Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda, dengan pengawasan terhadap mobilitas orang asing di Hindia Belanda. Setelah merdeka, pada 26 Januari 1950, Direktorat Imigrasi resmi dibentuk di bawah Kementerian Hukum dan HAM untuk mengelola izin masuk, izin tinggal, pengawasan, serta pelayanan dokumen perjalanan. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Bhakti Imigrasi, yang melambangkan komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara dan memberikan pelayanan terbaik sesuai hukum.

          • Era Penjajahan Kebijakan keimigrasian ditetapkan oleh pemerintah Hindia Belanda
          • Era Kemerdekaan Era kolonialisasi Hindia Belanda mulai berakhir bersamaan dengan masuknya Jepang ke wilayah Indonesia pada tahun 1942
          • Era Republik Indonesia Serikat Momen puncak dari sejarah pembentukan lembaga keimigrasian
          • Era Demokrasi Parlementer Jawatan Imigrasi telah berhasil mengembangkan organisasinya
          • Era Orde Baru Era pemerintahan Orde Baru adalah yang terpanjang sejak Indonesia merdeka
          • Era Reformasi Keterbukaan dan Kemudahan dalam Perjalanan Internasional
      • Imigrasi Karawang Tentang Kantor Imigrasi Karawang
          • Tugas Pokok dan Fungsi Secara operasional, peran keimigrasian dapat diterjemahkan ke dalam konsep tri fungsi imigrasi
          • Kode Etik Pedoman sikap, perilaku, dan perbuatan Pegawai Imigrasi di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari
          • Visi, Misi dan Motto Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum
          • Wilayah Kerja Peta wilayah kerja
          • Panca Bhakti Tata Nilai yang Mengikat Para ASN di ruang lingkup imigrasi
          • Janji Layanan Komitmen kami untuk memberikan layanan terbaik
      • Profil Pejabat Struktural Profil pejabat struktural di lingkungan Kantor Imigrasi
          • Kakanim Dari Masa Ke Masa Kepala Kantor Imigrasi dari masa ke masa
          • Bagian Tata Usaha Unit yang menangani berbagai urusan administrasi
          • Seksi Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Unit kerja yang bertugas memberikan pelayanan serta melakukan verifikasi terhadap dokumen perjalanan.
          • Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Seksi yang bertugas menangani segala hal terkait pemberian izin tinggal bagi orang asing di Indonesia dan pengaturan status keimigrasian mereka berdasarkan peraturan perundang-undangan Indonesia
          • Seksi Teknologi Informasi Dan Komunikasi Keimigrasian Seksi yang bertugas memanfaatkan, memelihara, dan mengamankan sistem teknologi informasi dan komunikasi
          • Seksi Intelijen Dan Penindakan Keimigrasian Tugas dan fungsi dalam bidang intelijen dan penindakan keimigrasian
  • Berita
  • Layanan
      • Warga Negara Indonesia Layanan untuk Warga Negara Indonesia
          • Permohonan Paspor Baru Paspor Indonesia memuat identitas pemegangnya dan berlaku untuk melakukan perjalanan antarnegara
          • Penggantian Paspor Penggantian Paspor karena Penuh atau Habis Masa Berlaku
          • Penarikan Paspor Penarikan Paspor Biasa dapat dilakukan kepada pemegangnya pada saat berada di dalam atau di luar Wilayah Indonesia
          • Pembatalan Paspor Pembatalan paspor biasa dapat dilakukan karena berbagai hal
          • Pencabutan Paspor Pencabutan paspor dapat dilakukan karena berbagai alasan
          • Layanan Eazy Passport Pelayanan permohonan paspor yang dilaksanakan di luar kantor dan menuju lokasi pemohon
          • Paspor Bagi Jamaah Calon Haji Penerbitan paspor biasa bagi jamaah calon haji
          • Paspor Bagi TKI/PMI Penerbitan paspor bagi Tenaga Kerja Indonesia / Pekerja Migran Indonesia
          • Kartu Perjalanan Pebisnis APEC Kartu Perjalanan Pebisnis (KPP) APEC atau APEC Business Travel Card (ABTC).
          • Biaya Keimigrasian Untuk Layanan Warga Negara Indonesia Biaya keimigrasian untuk layanan Warga Negara Indonesia
      • Warga Negara Asing Layanan untuk Warga Negara Asing
          • Izin Tinggal Kunjungan Izin yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal dan berada di wilayah Indonesia untuk jangka waktu singkat dalam rangka kunjungan
          • Izin Tinggal Terbatas Izin yang diberikan oleh pemerintah kepada warga negara asing untuk tinggal di wilayahnya dalam jangka waktu tertentu yang terbatas
          • Izin Tinggal Tetap Izin Tinggal Tetap (ITAP) adalah izin yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) untuk tinggal di Indonesia dalam jangka waktu yang tidak terbatas.
          • Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda Anak Berkewarganegaraan Ganda adalah anak yang memiliki lebih dari satu kewarganegaraan
          • Surat Keterangan Keimigrasian Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) adalah dokumen keimigrasian yang memuat mengenai masa tinggal Warga Negara Asing di wilayah Republik Indonesia
          • Biaya Keimigrasian Untuk Layanan Warga Negara Asing Biaya keimigrasian untuk layanan Warga Negara Asing
          • Alih Status dan Mutasi
          • Alih Status Izin Tinggal Alih Status Izin Tinggal mengacu pada perubahan atau pengalihan dari satu jenis izin tinggal ke jenis izin tinggal yang lebih tinggi atau berbeda kategori
          • Alih Sponsor Sponsor yang dimaksud dapat berupa perorangan, perusahaan, lembaga, atau instansi terkait yang bertanggung jawab penuh terhadap keberadaan serta aktivitas WNA di wilayah Indonesia
          • Izin Masuk Kembali
          • Izin Masuk Kembali Izin yang diberikan kepada WNA agar dapat meninggalkan wilayah Indonesia dan masuk kembali ke Indonesia tanpa kehilangan status izin tinggal yang dimiliki.
          • EPO, Overstay & Pencabutan Dokumen
          • Exit Permit Only Izin keimigrasian yang diberikan kepada Warga Negara Asing (WNA) untuk keluar dari wilayah Indonesia tanpa kembali
      • Online Layanan Keimigrasian Online
          • M-Paspor
          • Google Play Store Android
          • Apple Store IOS
          • E-VISA
          • Apply Visa Explore and apply for a suitable visa.
          • Extend My Visa Retrieve or Extend your electronic visa or stay permit
          • Tracking Application You can track your visa application status online.
          • IZIN TINGGAL / STAY PERMIT
          • Apply Stay Permit Apply Stay Permit Services
          • Find Existing Find your stay permit to Indonesia
  • Informasi Publik
      • Informasi Statistik Informasi statistik pelayanan adalah data yang menggambarkan kinerja suatu lembaga atau instansi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
      • Informasi Anggaran dan Pengadaan Informasi daftar isian pelaksanaan anggaran dan pengadaan barang/jasa
      • Rencana dan Kinerja Evaluasi kinerja melibatkan sejumlah faktor yang mencakup efisiensi dalam pelayanan dan lain sebagainya
      • Fasilitas Layanan Fasilitas yang disediakan untuk menunjang pelayanan
          • Glosarium Kamus Istilah dalam bidang Keimigrasian
  • Produk Hukum
      • Undang-Undang Direktori undang-undang yang berkaitan dengan keimigrasian dan lain sebagainya

          • Undang-Undang (UU) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan negara. Undang-Undang merupakan dasar hukum yang mengikat dan digunakan untuk mengatur hal-hal yang bersifat penting, strategis, dan berskala nasional.

          • Undang-Undang Tentang Keimigrasian
          • Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
          • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
          • Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
          • Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Penetapan Perpu Nomor 3 Tahun 2009 Menjadi Undang-Undang
          • Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
          • Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketih Atas UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
          • Undang-Undang Terkait Lainnya
          • Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers
          • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran
          • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
          • Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
          • Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
      • Perppu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

          • Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disingkat Perppu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa untuk mengatur suatu hal yang mendesak dimana undang-undang yang diperlukan belum ada, atau dimana proses pembentukan undang-undang yang baru akan memakan waktu terlalu lama dengan risiko besar jika keadaan tersebut tidak segera diatur.

          • Perpu Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Prubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji
          • Perpu Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian
      • Peraturan Pemerintah Peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah

          • Peraturan Pemerintah (PP) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuat oleh Presiden sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang (UU). Peraturan Pemerintah berisi ketentuan yang lebih rinci untuk melaksanakan atau mengatur hal-hal yang sudah diatur secara umum dalam suatu Undang-Undang.

          • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
          • Peraturan Pemerintah Nomo 45 Tahun 2024 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
      • Keputusan dan Peraturan Presiden Instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Presiden
      • Keputusan dan Peraturan Menteri Instrumen hukum yang dikeluarkan oleh Menteri

          • Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri adalah jenis produk hukum yang dihasilkan oleh menteri dalam Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya yang telah diatur di dalam Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam tata kelola pemerintahan.

          • PML Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Tarif Pelayanan bagi Warga Negara Asing
  • Hubungi Kami
      • Kontak Kami siap membantu Anda dengan segala pertanyaan, saran, atau masukan dari Anda
          • Kontak Kami Kami sangat menghargai ketertarikan dan kepercayaan Anda terhadap layanan kami.
          • Chat di WhatsApp
      • Lapor! Layanan pelaporan dan pengaduan online

          • Lapor! adalah platform yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menampung aspirasi, pengaduan, dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik atau penyelenggaraan pemerintahan.

  • Menu Menu
Scroll to next section Scroll to next section

Struktur Organisasi



Sesuai Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi

Kantor Imigrasi

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 18 Karawang, Jawa Barat 41312
Phone: +62 (267) 400725
Email: kanim_karawang@imigrasi.go.id

Kontak Kami

Chat di WhatsApp

Kebijakan Privasi

Scroll to top Scroll to top Scroll to top