Sejarah Imigrasi Indonesia dimulai sejak era kolonial Belanda, dengan pengawasan terhadap mobilitas orang asing di Hindia Belanda. Setelah merdeka, pada 26 Januari 1950, Direktorat Imigrasi resmi dibentuk di bawah Kementerian Hukum dan HAM untuk mengelola izin masuk, izin tinggal, pengawasan, serta pelayanan dokumen perjalanan. Tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Bhakti Imigrasi, yang melambangkan komitmen Imigrasi dalam menjaga kedaulatan negara dan memberikan pelayanan terbaik sesuai hukum.
Undang-Undang (UU) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) bersama dengan Presiden untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, pemerintahan, dan negara. Undang-Undang merupakan dasar hukum yang mengikat dan digunakan untuk mengatur hal-hal yang bersifat penting, strategis, dan berskala nasional.
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau biasa disingkat Perppu adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam keadaan kegentingan yang memaksa untuk mengatur suatu hal yang mendesak dimana undang-undang yang diperlukan belum ada, atau dimana proses pembentukan undang-undang yang baru akan memakan waktu terlalu lama dengan risiko besar jika keadaan tersebut tidak segera diatur.
Peraturan Pemerintah (PP) adalah salah satu jenis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang dibuat oleh Presiden sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang (UU). Peraturan Pemerintah berisi ketentuan yang lebih rinci untuk melaksanakan atau mengatur hal-hal yang sudah diatur secara umum dalam suatu Undang-Undang.
Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri adalah jenis produk hukum yang dihasilkan oleh menteri dalam Pemerintah Indonesia untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya yang telah diatur di dalam Undang-Undang atau peraturan yang lebih tinggi. Keduanya memiliki fungsi yang berbeda dalam tata kelola pemerintahan.
Lapor! adalah platform yang disediakan oleh Pemerintah Indonesia untuk menampung aspirasi, pengaduan, dan laporan masyarakat terkait pelayanan publik atau penyelenggaraan pemerintahan.
VIDEO 1
[TS_Video_Gallery id=”1″]
